Bedakan Antara LOCKDOWN, CONTROLLED BORDER ATAU SOCIAL DISTANCING!

By | March 16, 2020

Belajar dari tulisan saya yang rame soal Lockdown, ternyata kehebohan itu cuma dikarenakan belum adanya pemahaman apa Lockdown itu sendiri. Pemahaman Lockdown dari saya ya mengacu pada Protocol Lockdown yang sudah diterapkan Italia, Denmark dan Spanyol per hari ini. Untuk China itu cuma kota Wuhan dan Filipina itu cuma kota Manila.

Sementara yang setuju Lockdown, ternyata maksudnya bukan Complete Lockdown melainkan Controlled Border yang mana hanya sebatas menutup akses keluar masuk Orang Asing ke Indonesia.

Beberapa orang bermaksud Lockdown Local, yaitu sebatas penutupan kota yang terpapar saja dan bukan seluruh Negara RI. Selebihnya adalah orang-orang dengan omong kosong yang memang hasratnya untuk baperan dan cari panggung untuk mengolok-olok Presiden.

Bedakan Antara LOCKDOWN, CONTROLLED BORDER ATAU SOCIAL DISTANCING!

Bedakan Antara LOCKDOWN, CONTROLLED BORDER ATAU SOCIAL DISTANCING!

Bedakan Antara LOCKDOWN, CONTROLLED BORDER ATAU SOCIAL DISTANCING!

Nah, sekarang saya mencoba mengurai apa itu Lockdown, Controlled Border atau Social Distancing. Karena istilah ini memiliki standartisasi dan levelnya masing-masing dalam konteks penanganan bencana, tidak boleh sembarangan dipakai.

Seperti level tanggap darurat 1 sampai 4, mengikutinya adalah kewenangan siapa, budgeting, otoritas paksa, suplay power, jadi jangan diusulkan dengan sembarangan.

1. Lockdown

Level tertinggi dari sebuah penanganan Virus setelah pemusnahan massal adalah Lockdown. Protocol Lockdown ini mengacu pada konteks Isolasi. Kalau ada bencana di suatu gedung, bagi yang tidak sempat keluar dari gedung maka Lockdown. Akses keluar dan masuk dikunci. Lalu bagaimana taktis dan teknisnya jika diterapkan pada suatu Negara?

Presiden atau Kepala Negara harus mengeluarkan instruksi resmi untuk mengumumkan, instruksi ini menjadi landasan untuk Militer dan Semi Militer bergerak dengan upaya paksa merumahkan semua orang, serta Birokrasi di jajaran bawah memiliki dasar untuk tindakan administrasi. Jadi kalau ada Polisi memukuli orang yang ngotot keluar rumah, dasarnya adalah Perundang-undangan.

Lalu menutup akses yuridiksi Negara, bayangkan negara Jerman yang berbatasan langsung dengan banyak Negara lain, Controlled Border adalah bagian dari Lockdown dimana pasukan-pasukan dikerahkan ke semua pos perbatasan, guna menghalau arus keluar dan masuk orang ke negara tersebut, hal ini penting bagi mereka karena batasnya adalah daratan dan sangat urgent untuk itu . Airport baik domestik ataupun internadional tutup. Karena sifatnya isolasi, siapapun juga harus berdiam diri di rumah, keluar tanpa ijin maka kena denda.

Dampak sistematisnya, semua toko dan tempat publik ditutup kecuali Apotek, Bank dan Toko Sembako. Dalam kondisi seperti itu potensi chaos nya tinggi! Anda bisa saja bilang “ah gak mungkin, masyarakat kita lho terdidik”, Sudah, jangan jadi ahli Ekonomi mendadak, semua ilmuwan Ekonomi pasti akan berkata Rush! Konflik di segala bidang. Orang lapar 3 hari itu ngamuknya jauh lebih sadis daripada pembunuh, apalagi itu communal movement negative yang skalanya serentak seluruh negara, pengendaliannya bakal sangat susah.

Lockdown Local, kalau maksud anda hanya sebatas menutup kota yang terpapar, anda harus paham ketatanegaraan Indonesia. Presiden itu memiliki keterbatasan kewenangan dan budgeting karena negara kita itu Otonomi. Untuk itu pidato Presiden kemarin tepat, memberi kuasa pada Pemda untuk menghitung dan menentukan sikap pada wilayahnya masing-masing. Which is kalaupun Lockdown Bali misalnya, lewenangan itu ada di Gubernur Bali, begitu juga Jakarta ada di Gubernur DKI. Kalau anda mendesak Presiden untuk instruksi maka Lockdown nya bukan Local tapi Lockdown Nasional.

Kembali lagi, Lockdown itu level penanganan, bukan hanya istilah dalam pidato tapi menyertainya adalah Kewenangan dan Budgeting. Contoh paling mudah protocol Lockdown adalah Denmark, Italy, Wuhan, Manila dan Spanyol.

Bayangkan saja kalau Lockdown Negata kita yang kepulauan ini, pelabuhan dan bandara domestik stop, lalu banyak sekali pulau yang kebutuhan pokok aja masih harus disuplai dari pulau lain. Apakah isolasi ini solusi? Mau makan apa mereka wong beras dan gula aja mereka tidak produksi sendiri tapi suplay dari Jawa. “Lockdownnya kan sementara!” Coba aja seminggu, yang ada pasti penjarahan, ini contoh mudah untuk membayangkan dampak Lockdown secara mikro.

2. Controlled Border

Jika yang anda maksud cuma sebatas menutup akses keluar masuk orang asing, itu adalah Closed Border atau Controlled Border. Siapa yang berwenang? Yaitu Pemerintahan Pusat melalui Kementrian Luar Negeri.

Closed Border itu dilakukan dengan penutupan Airport International, semua upaya dimaksimalkan untuk itu. Sementara Controlled Border tidak hanya soal penutupan tapi juga pembatasan pemberian Visa bagi WNA. Stop menyeluruh untuk akses keluar masuk Orang Asing. Contoh paling mudah Arab Saudi, India dan Manila yang melarang penerbangan keluar dan masuk negara atau kota mereka.

Indonesia sudah menerapkan ini kok, per 2 Februari sudah Closed Border untuk penerbangan dari dan menuju China, juga stop mengeluarkan Visa untuk WNA China kecuali urusan diplomatik. Sementara Italy, Iran dan Korea Selatan per Maret.

Sama seperti Lockdown, apakah Controlled Border ini complete seluruh Negara atau hanya Negara-negara Pandemik? Kebijakannya tergantung dan disesuaikan.

3. Social Distancing

Yang dilakukan oleh Jakarta dan Solo itu Social Distancing. Larangan berkerumun baik skala himbauan ataupun skala teknis birokrasi. Gubernur Jakarta mengeluarkan instruksi Social Distancing, maka seluruh jajaran ke bawah memiliki landasan untuk meliburkan sekolah misalnya. Jadi tidak sebatas istilah ya, melainkan berdampak pada dasar kewenangan dan budgeting.

Kenapa Presiden kalah cepat dengan Gubernur DKI? Ini bukan soal kecepatan tapi soal luas kecilnya kewenangan. Sekali Presiden Pidato terkait Social Distancing, harus diikuti oleh seluruh Gubernur baik sebagai dasar pijakan Birokrasi ataupun Budgeting. Jadi kalau Gubernur NTT misalnya yang sekalipun belum terdampak Corona, dari instruksi Presiden maka memiliki dasar pijakan birokrasi untuk mengalokasikan dana dalam APBD ke penanganan virus ini, kalau tidak ya tidak akan berani merubah anggaran tanpa rapat istimewa terlebih dahulu dengan DPRD.

Nah, kondisi provinsi-provinsi itu kaitannya dengan Corona kan berbeda-beda. Kalau sudah Presiden yang instruksi, maka berlaku menyeluruh sementara kalau DKI ya pemetaan birokrasi dan budgetingnya sebatas wilayahnya sendiri. Untuk itu diambil pidato oleh Presiden, kuasa diberikan kepada Pemda untuk menghitung dan mengambil sikap. Nantinya sesuai kebutuhan masing-masing wilayah akan dialokasikan dana wabah dan bencana baik dari pusat atau murni perubahan anggaran di daerah.

Kawanku, istilah-istilah itu memiliki protocol dan budgetingnya masing-masing. Tidak asal diucapkan atau diusulkan bahkan oleh seorang Presiden. Sebelum Lockdown diucapkan oleh Presiden maka kesiapan dari segala unsur harus dipastikan. Lockdown bukan pilihan pemerintah saat ini, baik Lockdown Local maupun Nasional. Pasti staft-staft belakang layar Presiden sudah menghitung semua potensi untung dan ruginya. Bagi saya, tanpa menghitung pun saya yakin Lockdown akan berdampak Rush untuk masyarakat Indonesia.

Saya menerangkan definisi Lockdown, anda langsung benturkan dengan politik bahwa saya tim sukses Jokowi. Lha mbok sekalian saja saya jadi pendukung Jokowi, dia Presiden saya! Dan yang dibutuhkan untuk masa-masa ketidakpastian ini adalah dukungan full pada pemerintah. China itu Komunis, satu komando maka bergeraklah semua unsur tanpa protes. Lha Indonesia itu Demokrasi, seni nya sangat indah untuk berdebat dan berdiskusi, tapi di saat krisis jangan harap demokrasimu menyelamatkan. Hanya kepatuhan pada pemerintah yang menjadi kunci keselamatan kita semua.

(sumber)

Comments

comments