Biaya jual beli tanah kerap disebut ‘biaya notaris’, padahal transaksi biasanya melibatkan beberapa pos yang berbeda: honorarium Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), pajak penghasilan penjual, BPHTB pembeli, serta layanan pertanahan dan biaya administrasi lain. Menggabungkan seluruh pos dalam satu persentase bisa menyesatkan. Panduan ini menjelaskan dasar tarif, pihak yang umumnya menanggungnya, serta simulasi agar pembeli dan penjual dapat menyiapkan anggaran secara lebih realistis.
Panduan dan informasi lengkap
Perbedaan notaris dan PPAT dalam jual beli tanah
Notaris memiliki kewenangan membuat akta autentik untuk berbagai perbuatan hukum, sedangkan PPAT berwenang membuat akta tertentu mengenai peralihan hak atas tanah yang menjadi dasar pendaftaran perubahan data pertanahan. Ada profesional yang merangkap kedua jabatan, tetapi tugas hukumnya tidak identik. Ketika meminta penawaran biaya, tanyakan layanan mana yang termasuk pembuatan AJB, pengecekan berkas, konsultasi, dan pengurusan balik nama.
Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga biaya pembuatan sertifikat tanah di notaris dan biaya balik nama sertifikat tanah.
Honorarium PPAT: batas maksimal 1 persen
PP 24 Tahun 2016, perubahan terhadap PP 37/1998, menyatakan honorarium PPAT dan PPAT sementara, termasuk honorarium saksi, tidak boleh melebihi 1% dari harga transaksi yang tercantum pada akta. Ini adalah batas maksimal jasa PPAT, bukan angka yang wajib dipungut pada setiap transaksi. Besaran penawaran bisa berbeda dan harus dijelaskan kepada pihak terkait. Ketentuan ini tidak berarti seluruh biaya transaksi dibatasi 1%, karena pajak serta biaya resmi lainnya terpisah.

Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga contoh kwitansi jual beli tanah dan contoh surat jual beli tanah sederhana dan penjelasannya.
Biaya PPJB dan AJB tidak selalu sama
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atau PPJB dan Akta Jual Beli atau AJB memiliki fungsi serta tahapan berbeda. PPJB bisa digunakan untuk mengatur kewajiban sebelum peralihan hak diselesaikan, sedangkan AJB oleh PPAT terkait tindakan pengalihan sesuai ketentuan. Jika transaksi memakai dua dokumen, minta rincian biaya masing-masing dan tanyakan kapan pembayaran menjadi kewajiban.
Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga contoh surat jual beli tanah bermaterai dan contoh surat perjanjian utang piutang dengan jaminan sertifikat tanah.
BPHTB yang perlu diperhitungkan pembeli
Berdasarkan UU 1 Tahun 2022, tarif BPHTB ditetapkan daerah dengan batas paling tinggi 5%. Dasar penghitungan memperhatikan nilai perolehan objek pajak dan bagian tidak kena pajak yang ditetapkan pemerintah daerah. Karena itu, tarif dan NPOPTKP bisa berbeda antarkabupaten atau kota. Tidak akurat menyebut semua pembeli pasti membayar 5% dari harga jual penuh tanpa memperhitungkan ketentuan daerah.
Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga contoh cara cek keaslian nomor sertifikat tanah dan cara gadai sertifikat tanah di koperasi.
PPh final atas pengalihan hak tanah
PP 34 Tahun 2016 mengatur PPh final atas penghasilan dari pengalihan hak tanah dan/atau bangunan, dengan tarif umum 2,5% dari nilai bruto pengalihan untuk transaksi yang termasuk kategori tersebut. Ada jenis transaksi serta fasilitas tertentu dengan perlakuan lain. Dalam transaksi biasa, kewajiban ini umumnya terkait pihak penjual, sehingga perlu disepakati jadwal dan pembuktiannya sebelum akta ditandatangani.
Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga prosedur syarat balik nama sertifikat tanah dan pengikatan jual beli pjb.
Biaya pengecekan sertifikat
Pengecekan sertifikat berguna untuk menilai kesesuaian dokumen kepemilikan dengan data pertanahan dan informasi relevan lainnya. Besaran PNBP serta mekanisme layanan perlu dikonfirmasi kepada ATR/BPN atau petugas PPAT yang mengurus transaksi. Hindari menyerahkan sertifikat asli kepada pihak yang tidak jelas kuasanya, dan simpan bukti administrasi resmi.

Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga rukun jual beli dalam islam dan syarat sah menurut syariat dan jadwal krl tanah abang rangkasbitung.
Biaya pendaftaran peralihan atau balik nama
Setelah AJB, proses perubahan nama pemegang hak memerlukan pendaftaran sesuai prosedur kantor pertanahan. Biaya resmi dapat ditentukan jenis pelayanan, nilai tanah, maupun aturan PNBP yang berlaku, bukan sekadar ‘fee balik nama’ tetap untuk seluruh bidang. Mintalah rincian pembayaran negara dan biaya jasa pengurusan secara terpisah agar transparan.
Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga jadwal kereta rangkasbitung tanah abang dan cara menghitung luas tanah yang akurat.
Biaya pengukuran, pemecahan dan dokumen tambahan
Transaksi atas sebagian bidang tanah, sertifikat yang perlu diperbaiki, atau batas fisik yang belum jelas dapat memerlukan pekerjaan pengukuran maupun pemecahan bidang. Pekerjaan ini bisa menambah waktu dan biaya. Jangan membayar harga penuh ketika terdapat ketidakjelasan luas atau batas tanpa langkah verifikasi.
Untuk informasi pendukung yang berhubungan dengan urusan pertanahan, baca juga contoh bentuk tanah kavling dan apa itu ajb tanah.
Siapa yang menanggung biaya?
Pada praktik pasar, sering ada pembagian PPh penjual dan BPHTB pembeli, sedangkan jasa PPAT serta pengurusan bisa dinegosiasikan. Kesepakatan biaya harus dituliskan jelas supaya tidak menimbulkan perselisihan menjelang penandatanganan. Kewajiban pajak menurut peraturan tidak otomatis berubah hanya karena pihak menegosiasikan siapa yang menanggung secara ekonomis.
Contoh simulasi transaksi Rp800 juta
Misalkan tanah dan bangunan dialihkan dengan nilai Rp800 juta. Jika PPh final tarif umum 2,5% relevan, ilustrasinya Rp20 juta. Jika daerah menetapkan BPHTB 5% dan NPOPTKP Rp100 juta sebagai ASUMSI perhitungan, BPHTB ilustratif menjadi 5% × Rp700 juta = Rp35 juta. Honorarium PPAT batas atas 1% dari Rp800 juta berarti Rp8 juta; jumlah yang benar-benar ditagih dapat lebih rendah. Angka ini belum termasuk pengecekan, balik nama, dan biaya lain.

Mengapa simulasi bukan tagihan pasti?
Nilai pengenaan, fasilitas pajak, daerah lokasi, harga transaksi, klasifikasi tanah dan bangunan, serta kompleksitas dokumen dapat memengaruhi perhitungan. Nilai transaksi yang digunakan untuk pajak juga harus mengikuti ketentuan yang berlaku; jangan menyarankan mencantumkan harga lebih rendah dari transaksi sesungguhnya untuk menghindari kewajiban.
Menyiapkan dokumen sebelum menemui PPAT
Siapkan identitas para pihak, dokumen perkawinan bila relevan, sertifikat atau bukti hak, SPPT PBB dan bukti pembayaran yang diperlukan, serta data transaksi. Bila pemilik meninggal, proses waris harus diselesaikan sesuai dokumen resmi. Jangan menggunakan surat kuasa menjual yang tidak diperiksa keabsahan dan batasnya.
Periksa sertifikat dan risiko sengketa
Pastikan nama pemegang hak, status hak, luas dan batas bidang sesuai data. Periksa apakah tanah sedang dijaminkan, disita atau disengketakan melalui langkah resmi. Jangan hanya mengandalkan gambar peta atau pernyataan penjual bahwa suratnya pasti aman.
Kapan harus membayar dan meminta kuitansi?
Sepakati jadwal pembayaran uang muka, pelunasan, biaya jasa, dan kewajiban pajak dalam dokumen tertulis. Semua pembayaran resmi sebaiknya memiliki bukti yang dapat ditelusuri. Jika menggunakan rekening penampungan atau perantara, pahami kewenangannya dan jangan menyerahkan uang tanpa prosedur jelas.

Checklist sebelum tanda tangan AJB
Baca ulang identitas, objek, luas, harga, pembagian biaya dan tanggal serah terima. Tanyakan berkas apa yang akan diterima setelah proses selesai dan bagaimana mengetahui balik nama sudah tuntas. Jika ada perbedaan data sertifikat, tunda penandatanganan sampai masalah diselesaikan secara sah.
FAQ biaya notaris dan PPAT
Apakah biaya notaris selalu 1%? Batas 1% tersebut terkait honorarium PPAT menurut PP 24/2016, bukan seluruh layanan notaris dan pajak. Apakah BPHTB selalu 5%? Batas nasional maksimal 5%, tarif serta pengurangan ditentukan Perda. Apakah penjual membayar PPh? Pada pengalihan tertentu berlaku PPh final; cek kategori transaksi.
Referensi eksternal
- PP 24/2016 – Perubahan peraturan PPAT
- UU 1/2022 – Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah
- PP 34/2016 – PPh Pengalihan Tanah
- ATR/BPN – Layanan pertanahan